OJK Sultra Bersama FKIJK Perkuat Sinergitas Memperingati Bulan Inklusi Keuangan

Ruangsulawesi.com, Kendari – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (OJK Sultra) melalui Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sultra memperkuat koordinasi bersama dalam rangka mempersiapkan
pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2026 di Sultra.

Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha mengatakan pelaksanaan BIK Tahun 2026 direncanakan berpusat di Kota Kendari dan dilaksanakan selama dua hari pada minggu ketiga atau minggu keempat Oktober 2026. 

"Rangkaian kegiatan akan melibatkan industri jasa
keuangan, pemerintah daerah, UMKM, komunitas, serta berbagai stakeholder lainnya dengan mengusung konsep kegiatan yang edukatif, inklusif, kreatif, dan
dapat menjangkau masyarakat secara luas," ungkapnya, Rabu (26/8/2026).

Bismi menekankan pentingnya
kolaborasi seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) dan stakeholder dalam menghadirkan rangkaian BIK yang tidak hanya menarik dan melibatkan masyarakat secara luas, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

“BIK menjadi momentum untuk memperkuat sinergi industri jasa keuangan dengan pemerintah daerah, UMKM, komunitas, dan masyarakat. Karena itu, rangkaian
kegiatan yang disiapkan harus mampu menghadirkan edukasi keuangan sekaligus membuka akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan,” ujar
Bismi.

Lebih lanjut, Bismi menyampaikan bahwa pelaksanaan BIK 2026 diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi bagi seluruh anggota FKIJK. Keterlibatan PUJK tidak
hanya diwujudkan melalui booth dan expo, tetapi juga melalui berbagai kegiatan edukasi, budaya, UMKM, olahraga, kompetisi antar IJK dan masyarakat, serta kegiatan kreatif yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dalam persiapan kegiatan, UMKM Expo direncanakan menyediakan space bagi lebih dari 40 UMKM. Kehadiran UMKM tersebut diharapkan dapat memperkuat
keterkaitan antara inklusi keuangan dengan pengembangan sektor usaha masyarakat, khususnya dalam memperluas akses UMKM terhadap layanan dan pembiayaan dari industri jasa keuangan.

"Keterlibatan pemerintah daerah juga menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan BIK 2026. Kegiatan ini menargetkan minimal 12 kepala daerah agar dapat berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan," jelasnya.

Bismi menambahkan, rangkaian BIK juga direncanakan akan dikolaborasikan dengan pasar murah, Samsat Keliling, SIM Keliling, serta layanan pembuatan paspor dari Imigrasi sebagai kegiatan pendukung yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 

"Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat keterlibatan
berbagai stakeholder dalam pelaksanaan BIK 2026 sekaligus menghadirkan layanan publik yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. OJK Sultra terus mendorong terbangunnya kolaborasi yang kuat antar IJK dan
stakeholder dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Sultra," tutupnya. (red)